PEMKOT Samarinda melalui Kabag Humas dan Protokoler mengaku belum menerima surat rekomendasi dari hasil Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) yang digelar di Malang, Maret lalu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sepengetahuan saya, sampai sekarang kita (Pemkot, Red) belum ada menerima surat dari Kemendagri mengenai hasil tindak lanjut dari KSN. Tapi nanti kita cek lagi Senin (26/7),” terang Sugeng saat dikonfirmasi Sapos, kemarin.

Sebagai tindak lanjut tujuh rekomendasi KSN, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada gubernur, bupati dan walikota di seluruh penjuru Tanah Air. Surat dengan Nomor 426/2021/sj yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2010 ini memuat tiga poin.

Salah satu poinnya adalah para petinggi daerah itu diminta menindaklanjuti rekomendasi KSN dengan cara membangun dan meningkatkan infrastruktur olahraga multifungsi, khususnya sepak bola, mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi.

Tidak hanya itu, gubernur, bupati, dan walikota diminta melaksanakan dan meningkatkan berbagai pertandingan atau kompetisi olahraga, khususnya sepak bola bekerja sama dengan pemangku kepentingan sepak bola secara berkelanjutan dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

Pemerintah daerah diinstruksikan mengalokasikan dan meningkatkan dana pembinaan prestasi olahraga, khususnya sepak bola dalam APBD masing-masing pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, Sugeng menegaskan kendati Pemkot belum menerima surat edaran tersebut, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya mengklaim secara tidak langsung telah melaksanakan sejumlah rekomendasi tersebut.

“Hal ini dapat kita lihat dari besarnya anggaran dari APBD Kota Samarinda yang kita alokasikan untuk pembinaan sepak bola di Kota Tepian ini,” tambahnya.

“Tapi nanti kita akan melihat kembali di bagian sekretariat, mengenai surat tersebut. Kalau memang demikian adanya, tentu isi surat tersebut harus kita laksanakan,” sambung Sugeng lagi. (ara/sapos)

4 Responses to “Pemkot Ngaku Belum Terima Surat Kemendagri”